Koordinasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Pelayanan Publik
Keywords:
Koordinasi, Identitas Kependudukan Digital, Pelayanan PublikAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Koordinasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam konteks pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Dalam satu dekade terakhir, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil telah melaksanakan pendataan penduduk secara sistematis dan terintegrasi, menggunakan teknologi canggih untuk menyimpan data penduduk di data center. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui IKD, hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian realisasi layanan IKD di Kabupaten Bandung masih rendah, dengan persentase hanya mencapai 2,40% dari target yang ditetapkan. Koordinasi yang efektif antara pegawai dan pimpinan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, seperti kurangnya komunikasi dan pembagian kerja yang tidak optimal. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan data kependudukan. Dengan memperkuat sistem komunikasi dan kolaborasi antar tim, diharapkan pelayanan publik berbasis data kependudukan dapat lebih responsif dan efisien. Temuan ini memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih baik dalam implementasi IKD, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
References
Adi, D. K., Hernawati, R. A. S., & Kurniati, Y. (2024). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa. Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 9-18.
Budiman, T. R., & Purnomo, H. (2023). Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System. International Journal of Asia Pasific Collaboration, 1(4), 1-5.
Darmawati, I., & Susilo, P. (2019). Analisa Koordinasi, Komunikasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Dprd Kota Tangerang. JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 8(2), 125–137. https://doi.org/10.31000/jmb.v8i2.1607
Daniar, Rizky Mahardika. (2023). OPTIMALISASI INTEGRASI PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DALAM MENDUKUNG KECEPATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR (Doctoral dissertation, IPDN).
Elkesaki, R. ’Arsy, Oktaviani, R. D., & Setyaherlambang, M. P. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Bandung. Jurnal Caraka Prabu, 5(1), 69–90. https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.456
Faradilla, L., Mahsyar, A., & Arfah, S. R. (2023). KOORDINASI DALAM PENERAPAN SISTEM ZONASI SEKOLAH ANTARA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 4(2), 445-456.
Ferrer, V. S. (2022). PEMODELAN KOORDINASI MULTISTAKEHOLDER PADA LAYANAN THREE IN ONE (3 IN 1) DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENCATATAN SIPIL USIA ANAK DI BANDAR LAMPUNG (Doctoral dissertation, UNIVESITAS LAMPUNG).
Hasibuan, M. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
Kanya, N. (2021). The effect of good corporate governance on production effectiveness. Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 5(1), 93-100.
Kanya, N. (2021). Budget participation and organizational commitment on managerial performance: the moderating role of locus of control. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(2), 365-377.
Kurniati, Y., Widijawan, D., Awaludin, A., Randiana, P., Lambouw, G. A. P., & Suhendi, A. (2025). Metode Dan Skema Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Hukum Ketenagakerjaan. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4), 4204-4211.
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nunung, A., & Hakim, A. R. (2020). Fungsi Pembagian Kerja Dalam Usaha Memperlancar Kerja Pegawai Pada Sub Bagian Tata Usaha Perpustkaan Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat. Jurnal Syntax Transformation, 1(4), 1-13. https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/41
Nurfadhilah, A., & Kanya, N. (2017). Pengaruh Persepsi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah di PT Pegadaian (Persero). Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 1(2), 113-121.
Nurdiyansah, A., Rohayati, Y., & Syam, R. Z. A. (2024). LEADERSHIP AND CONTEMPORARY PUBLIC POLICY. Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA), 2(2), 190-198.
Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 4(2), 80–88. https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199
Purnomo, H. (2023). Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia. Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains, 13(03), 1109-1114.
Purnomo, H. (2023). Providing Legal Assistance For Defendants In Examination Of Criminal Cases In State Courts. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, 1(02), 40-47.
Rahmeina, F. R., & Meilani, N. L. (2018). Koordinasi Dalam Program Kampung Kb Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
Rohayati, Y., Nurdiyansah, A., & Syam, R. Z. A. (2024). PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAYANAN DESA BERBASIS DIGITAL DI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 152-158.
Rosidah, R., Kurniati, Y., & Machmud, S. (2025). The Accountability of Nurses for Neglecting Their Responsibilities in Diagnosis and Medication Administration to Patients in Health Centers as Stipulated by Law Number 38 of 2014 Regarding Nursing. Formosa Journal of Applied Sciences, 4(6), 1521-1528.
Saedi, H. C., Kurniati, Y., Munandar, M. A. R., & Panuluh, N. I. R. (2025). IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 7(1), 201-208.
Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 14–31. https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833
Sihombing, L. A., Situmeang, S. M. T., & Nuraeni, Y. (2023). Connectivity in Criminal Procedure Law. INFOKUM, 11(05), 111-120.
Sihombing, L. A. (2023). JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S DECISIONS IN THE CRIME OF THREATENING AND FRIGHTENING ADDRESSED PERSONALLY. Jurnal Multidisiplin Sahombu, 3(01), 153-158.
Syam, R. Z. A., Kanya, N., & Achmad, W. (2023). HUMAN RELATIONS ACTIVITIES OF RW MANAGEMENTS IN BUILDING THE LIFE OF HARMONY OF CITIZENS. Jurnal Scientia, 12(03), 3139-3146.
Sinambela, Lijan Poltak. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tsabitah, J. S., Sihombing, A., & Nuraeni, Y. (2023). Ancaman pidana terhadap kebebasan berpendapat sebagai pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(6), 1895-1918.
Wirtadipura, D. (2022). Pengaruh Perencanaan dan Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal), 2(2), 323-332. http://jurnal.desantapublisher.com/index.php/desanta/article/view/153
Zulfikar, R., Oktavianty, E., & Purnomo, H. (2023). REGISTRATION OF MONITORY RIGHTS IS BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/CHAIRMAN OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2020 CONCERNING ELECTRONIC INTEGRATED MONITORY RIGHTS SERVICES. Jurnal Multidisiplin Sahombu, 3(02), 217-225.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan dan Kebijakan Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
