Optimalisasi Kebijakan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung
Keywords:
Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), KebijakanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak restoran di Kabupaten Bandung dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak restoran dan hotel merupakan salah satu sumber PAD yang penting, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, dengan hanya 30% yang melakukan pendaftaran dan pelaporan dengan benar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas, seperti Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018, efektivitas penegakan hukum dan sosialisasi kepada wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kolaborasi antara otoritas pajak dan pelaku usaha, serta penggunaan teknologi dalam proses administrasi pajak, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem pengawasan, pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh, dan pengembangan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pemetaan potensi baru, seperti sektor pariwisata dan industri kreatif, juga sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Bandung dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifikan, mendukung pembangunan yang lebih merata, dan menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif dan efisien.
References
Adi, D. K., Hernawati, R. A. S., & Kurniati, Y. (2024). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa. Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 9-18.
Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics, 1(3-4), 323–338.
Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi 5. Jakarta: Rineka Cipta.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. (2024). Laporan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Bandung Tahun 2023. Kabupaten Bandung: Bapenda.
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Dinamika keuangan dan Perbankan, 3(1), 126-142.
Kanya, N. (2021). The effect of good corporate governance on production effectiveness. Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 5(1), 93-100.
Kanya, N. (2021). Budget participation and organizational commitment on managerial performance: the moderating role of locus of control. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(2), 365-377.
Kurniati, Y. K. Y., Santoso, E. S. E., Setiawan, E. S. E., Yogaparanatha, A. Y. A., Hanafi, D. H. D., Fauzan, M. F. M., ... & Agus, A. (2024). PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PELANGGARAN PRAKTEK DISKRIMINASI USAHA. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 14(2), 67-82.
Kurniati, Y. (2023). OBLIGATION TO PROVIDE FOOD SAFETY GUARANTEE BY BUSINESS PLAYERS TO CONSUMERS. Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 14(01), 43-49.
Nai, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023. Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif, 2(3), 137-170.
Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
Nurdiyansah, A., Rohayati, Y., & Syam, R. Z. A. (2024). LEADERSHIP AND CONTEMPORARY PUBLIC POLICY. Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA), 2(2), 190-198.
Purnomo, H. (2023). Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia. Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains, 13(03), 1109-1114.
Putra, G. H., & Sophian, S. (2024). Akuntansi Berbasis Digital Di Pemerintahan Dan Pemanfaatannya Untuk Perkembangan UMKM. JPKBP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1).
Rohayati, Y., Nurdiyansah, A., & Syam, R. Z. A. (2024). PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAYANAN DESA BERBASIS DIGITAL DI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 152-158.
Sari, L. N., Purnomo, H., & Santoso, E. (2025). TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KASUS PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 93-100.
Sihombing, L. A. (2023). JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S DECISIONS IN THE CRIME OF THREATENING AND FRIGHTENING ADDRESSED PERSONALLY. Jurnal Multidisiplin Sahombu, 3(01), 153-158.
Sihombing, L. A. (2023). Juridical Review Regarding the Reversement of the Burden of Proof Towards the Crime of Corruption in the Indonesian Criminal Law System. Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 14(01), 27-33.
Sihombing, L. A., Nuraeni, Y., & Triyunarti, W. (2022). Pertanggungjawaban Profesi Perawat Terhadap Keterlambatan Penanganan Pasien. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 8(2), 356-371.
Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2021). Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk). Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL), 2(2), 18-38.
Suleman, D. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4(2), 139-144.
Suryani, E., & Hidayat, T. (2023). "Strategi Peningkatan Pajak Restoran di Kabupaten Bandung." Jurnal Pembangunan Daerah, 9(1), 15–28.
Sutarman, N. K., Wiradirja, I. R., & Kurniati, Y. (2024). THE LEGAL POWER OF PARTY COURT RULINGS IN RESOLVING INTERNAL PARTY DISPUTES RELATING TO THE EXISTENCE OF CIVIL SUITS IN THE STATE COURTS. International Journal of Asia Pasific Collaboration, 2(2), 1-6.
Syaukani. (2005). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syam, R. Z. A., Kanya, N., & Achmad, W. (2023). HUMAN RELATIONS ACTIVITIES OF RW MANAGEMENTS IN BUILDING THE LIFE OF HARMONY OF CITIZENS. Jurnal Scientia, 12(03), 3139-3146.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Vendra, C. A. A. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah. UNES Law Review, 7(1), 582-593.
Wibowo, Catur. (2023). Desentralisasi Otonomi Daerah Dan Politik Lokal Di Indonesia. Jakarta: Indocamp.
Zulfikar, R., Oktavianty, E., & Purnomo, H. (2023). REGISTRATION OF MONITORY RIGHTS IS BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/CHAIRMAN OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2020 CONCERNING ELECTRONIC INTEGRATED MONITORY RIGHTS SERVICES. Jurnal Multidisiplin Sahombu, 3(02), 217-225.
Zulfikar, R., & Purnomo, H. (2023). Claim For Compensation For Land In Court Ruling Number 53/Pdt. G/2019/Pn. Cjr Based On Principal Agrarian Law. Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi, 2(1), 74-82.
Zulganef. (2008). Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. Edisi 1. Graha ilmu: Yogyakarta.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan dan Kebijakan Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
