Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kota Bandung
Keywords:
Bantuan Pangan Non Tunai, Kesejahteraan Sosial, Implementasi ProgramAbstract
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang rentan. Dalam konteks ini, BPNT diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan pangan melalui mekanisme bantuan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program BPNT di Kota Bandung, dengan fokus pada pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan manfaat program tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki sikap positif terhadap BPNT, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mengenai prosedur dan manfaat program. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Selain itu, solidaritas yang tinggi di antara masyarakat juga berperan penting dalam penyampaian informasi dan dukungan bagi penerima manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas program BPNT, serta memperkuat jaringan sosial di tingkat masyarakat untuk mendukung keberhasilan program ini.
References
Abdul Wahab, Solichin. (2004). Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Respon Publik, 14(3), 1-7.
AC Nur, M Guntur. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM.
Budiman, T. R., & Purnomo, H. (2023). Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System. International Journal of Asia Pasific Collaboration, 1(4), 1-5.
Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sihombing, A. L. The Development of Punishment in Indonesian Criminal Law. JURNAL AKTA, 11(4), 1198-1212.
Irawan, F., Kurniati, Y., & Haspada, D. (2025). Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(3), 267-280.
Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. Qawwam: The Leader's Writing, 1(1), 38-43.
Kanya, N. (2021). The effect of good corporate governance on production effectiveness. Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 5(1), 93-100.
Kanya, N. (2021). Budget participation and organizational commitment on managerial performance: the moderating role of locus of control. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(2), 365-377.
Kencana, Inu Syafiie. dkk. (1999). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
Khomsan, Ali. (2015). Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Kurniati, Y. (2023). OBLIGATION TO PROVIDE FOOD SAFETY GUARANTEE BY BUSINESS PLAYERS TO CONSUMERS. Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 14(01), 43-49.
Kurniati, Y. (2022). LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST TRADE THAT DOES NOT FOLLOW HALAL PRODUCTION. INFOKUM, 10(5), 1477-1484.
Leo, Agustino. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Leo, Agustino. (2006). Poltik dan Kebijakaan Publik. Bandung: AIPI
Nadya Rindayu Farista Fanny. (2022). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Universitas Negeri Surabaya.
Nurdin & Usman. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
Nurdiyansah, A., Rohayati, Y., & Syam, R. Z. A. (2024). LEADERSHIP AND CONTEMPORARY PUBLIC POLICY. Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA), 2(2), 190-198.
Purnomo, H. (2023). Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia. Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains, 13(03), 1109-1114.
Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. Alim| Journal of Islamic Education, 3(2), 197-208.
Rohayati, Y., Nurdiyansah, A., & Syam, R. Z. A. (2024). PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAYANAN DESA BERBASIS DIGITAL DI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 152-158.
Salam, Dharma Setyawan. (2007). Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Djambatan.
Sihombing, L. A. (2023). Juridical Review Regarding the Reversement of the Burden of Proof Towards the Crime of Corruption in the Indonesian Criminal Law System. Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 14(01), 27-33.
Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). Application of the Principle of Legal Certainty in the Execution of an Arbitral Award in Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 5(6).
Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Norms and Ethics in Criminal Justice: Assessing Contemporary Legal Policy. Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains, 13(03), 1088-1099.
Syafiie, Inu Kencana. (2007). Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.
Syam, R. Z. A., Kanya, N., & Achmad, W. (2023). HUMAN RELATIONS ACTIVITIES OF RW MANAGEMENTS IN BUILDING THE LIFE OF HARMONY OF CITIZENS. Jurnal Scientia, 12(03), 3139-3146.
Taliziduhu Ndraha. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: PT Rineka Jaya
Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi. Revisi). Yogyakarta: Media
YETI, K., EDY, S., & ANDRIAN, Y. (2024). PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PELANGGARAN PRAKTEK DISKRIMINASI USAHA. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Учредители: Universitas Islam Nusantara, 14(2), 49-66.
Yulianto. (2022). Sistem Hukum Anti Dumping di Indonesia. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Zulfikar, R., & Purnomo, H. (2023). Claim For Compensation For Land In Court Ruling Number 53/Pdt. G/2019/Pn. Cjr Based On Principal Agrarian Law. Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi, 2(1), 74-82.
Zulfikar, R., Oktavianty, E., & Purnomo, H. (2023). REGISTRATION OF MONITORY RIGHTS IS BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/CHAIRMAN OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2020 CONCERNING ELECTRONIC INTEGRATED MONITORY RIGHTS SERVICES. Jurnal Multidisiplin Sahombu, 3(02), 217-225.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan dan Kebijakan Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
