PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EUTHANASIA OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN PENDERITA PENYAKIT KRONIS BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran pertanggungjawaban pidana dokter dan implikasinya dalam konteks tindakan euthanasia yang diajukan oleh pasien penderita penyakit kronis berdasarkan hukum Pidana Indonesia. Euthanasia aktif dan pasif termasuk aspek yang di analisis pada tesis ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis hukum berdasarkan norma, prinsip, dan aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, metode deskriptif analitis diterapkan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bawah, pertama: Pertanggungjawaban pidana dokter dalam konteks medis merujuk pada kewajiban mematuhi standar etika dan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, euthanasia aktif dilarang oleh Pasal 344 dan 338 KUHP, dengan ancaman penjara hingga 12 tahun, meskipun atas permintaan pasien. Euthanasia pasif tidak diatur jelas, meningkatkan ketidakpastian hukum dan risiko penyalahgunaan, namun dapat dilarang berdasarkan tafsir Pasal 304 dan 359 KUHP. Kedua: Implikasi hukum pidana terhadap praktik euthanasia di Indonesia menegaskan bahwa dokter dilarang melakukan euthanasia, baik aktif maupun pasif, dalam kondisi apapun, termasuk pasien kronis.