KONSEKUENSI HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 (UUPA) DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas akibat hukum dari sertifikat hak atas tanah ganda dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendaftaran tanah guna meningkatkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Selain itu, pendapat para ahli dan putusan pengadilan yang relevan juga dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah sertifikat hak atas tanah ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat hak atas tanah ganda memiliki akibat hukum yang rumit dan kompleks. Dalam konteks UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, terdapat ketidakseimbangan dalam sistem pendaftaran tanah yang mengakibatkan terbitnya sertifikat hak atas tanah ganda. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum, ekonomi, sosial, dan politik yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Penelitian ini juga menggarisbawahi peran pemerintah, terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, serta menentukan hubungan hukum yang terkait dengan hak atas tanah. Pemberian jaminan kepastian hukum dalam konteks hak atas tanah menjadi penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kepastian hukum dari sertifikat hak atas tanah ganda dalam kerangka UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Rekomendasi diberikan untuk perbaikan sistem pendaftaran tanah dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum dan mengatasi masalah yang muncul akibat sertifikat hak atas tanah ganda.