KAJIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 1320 KUHPERDATA DALAM KONTRAK ELEKTRONIK

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kontrak elektronik di Indonesia dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Studi ini juga mengkaji keabsahan kontrak elektronik berdasarkan syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta menghubungkannya dengan regulasi internasional yang diberikan oleh UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi-analitis kualitatif, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan terkait dengan asas keadilan dalam putusan pengadilan pada kasus kontrak elektronik. Kontrak elektronik dalam konteks hukum perdata, dianggap sah jika memenuhi syarat kesepakatan yang dibuat secara elektronik, kecakapan hukum para pihak, kejelasan objek perjanjian, dan sebab perjanjian yang halal. Selain itu, penelitian ini juga membahas perbedaan antara dokumen elektronik dan konvensional dalam hal penggunaan sebagai alat bukti dalam persidangan, menyoroti penerapan dan tantangan yang ada. Saran yang diberikan mencakup perubahan atas UU ITE untuk memasukkan ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengenai keabsahan kontrak elektronik, sehingga meminimalkan potensi perbedaan penafsiran dan meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya adaptasi hukum dalam menghadapi perkembangan transaksi elektronik yang pesat serta memastikan perlindungan yang adekuat bagi semua pihak yang terlibat.