IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MELAKUKAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak luas pada kesehatan, sosial, dan keamanan negara. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya melibatkan pengguna tetapi juga pengedar dan produsen, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif. Beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain efektivitas penerapan ketentuan yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan rehabilitasi dan kekuatan hukum sema nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dalam menetapkan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu metode penelitian yuridis normatif-empiris yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto, kemudian juga menggali informasi di lapangan (field research). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Ada ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan antara pihak Kepolisian dan Peradilan, serta ambiguitas norma hukum yang menyebabkan interpretasi beragam. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberikan pedoman penting dalam penanganan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, namun penerapannya terbatas pada ruang lingkup Peradilan dan tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Kepolisian. Keterbatasan ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan pendekatan yang terpadu dan konsisten di semua tingkatan penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas pedoman ini, diperlukan sinergi antara pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi. Selain itu, penyesuaian kebijakan pada tingkat regulasi yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa pedoman ini dapat diterapkan secara menyeluruh dan konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus narkotika. Dengan adanya harmonisasi regulasi dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara lebih komprehensif dan menyeluruh.