Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa
Keywords:
Penegakan Hukum, Korupsi, Pemberantasan, Dana DesaAbstract
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya alokasi dana untuk pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme penegakan hukum yang efektif dalam memberantas korupsi dana desa serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur penegakan hukum, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan keterbatasan akses informasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa terbukti dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih baik, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Downloads
References
Absor, Muhammad Ulil, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kudus (Studi Kasus di Polres Kudus)”. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
Arifuddin, Ilham Fathir, and Hudi Yusuf, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Sektor Perbankan." Jurnal Intelek Insan Cendikia 1.no. 9 (2024): 5398-5413. https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1456
Astuti, Revi, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana." Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 5.no. 2 (2021). https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.3434
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
Basani, Christin Septina, Deni Saptana, and Eni Dasuki Suhardini. "Kecakapan Pihak yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online dan Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban atas Barang yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Journal of Contemporary Law Studies 2.3 (2025): 185-194.
Delfiandi, Delfiandi, Mahmud Mulyadi, and Wessy Trisna, "Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 74/Pid. Sus-Tpk/2022/Pn. Bna)." Journal Of Science and Social Research 7. No. 4 (2024): 1900-1909. https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2305
Dino, Muhammad, and Doni Hendrik, "Analisis Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berprestasi di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat." Jurnal Suara Politik 3. no. 1 (2024): 24-34.
Fani, Ryan, and Riza Zulfikar. "RELEVANSI MEKANISME INDIRECT EVIDENCE DALAM MEMBUKTIKAN PELAKU KARTEL DIKORELASIKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 22.2 (2023): 9-18.
Fani, Ryan, and Riza Zulfikar. "PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN MEKANISME PRAPENUNTUTAN SESUAI HUKUM POSITIF DI NEGARA INDONESIA." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 22.1 (2023): 25-34.
Herman, Herman, “Kajian Normatif Pasal 2 8 4 (2) Kuhap Terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan”. Diss. Universitas Batanghari, 2022.
Ichsan, Anas Putra, Yeti Kurniati, and Nugraha Pranadita. "Model Penegakan Hukum terhadap Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." Innovative: Journal Of Social Science Research 5.3 (2025): 660-671.
Leksono, Sony Cipto, et al. "Politik Hukum dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora 3.2 (2025): 1071-1084.
Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 8. no. 2 (2021): 174-182. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811.
Muhaimin, Metode penelitian hukum. Mataram: Mataram University press, 2020.
Nuraeni, Yeni, and Alfies Sihombing Sihombing. "The Malpractice Administration Procedure in the Vortex of Crime: An Indonesian Perspective and Its Comparison with Other Countries." JURNAL AKTA Учредители: Universitas Islam Sultan Agung 11.2 (2024): 482.
Nuraeni, Yeni, and L. Alfies Sihombing. "Quo Vadis Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktik Perbudakan Modern: Catatan Keselarasan Dengan Instrumen Internasional." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 9.2 (2023): 336-373.
Nurhaliza, Siti, and Ayang Fristia Maulana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Atas Tanah Bengkok Dalam Konteks Pembangunan Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/PID. SUS-TPK/2023/PN. SRG)." Jurnal Studi Multidisipliner 8. no. 10 (2024). https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/4798
Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, "Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8. No. 2 (2022): 173-198.
Purba, Rahima Br, Haryono Umar, and Oktafiani Khamilah Siregar, Model Pengawasan Intern Keuangan Desa: Upaya Pencegahan Tindak Korupsi, Merdeka Kreasi Group, 2022.
Purnomo, Hadi, and Tansah Rahmatullah. "CRIME OF MONEY LAUNDERING: MODE, CHALLENGES AND LAW ENFORCEMENT." Jurnal Multidisiplin Sahombu 3.02 (2023): 248-258.
Purnomo, Hadi. "Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia." Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains 13.03 (2023): 1109-1114.
Purnomo, Hadi, and M. Andre Yosua. "Progressive Police: Contextual Crime Handling Through Restorative Justice." Scholars International Journal of Law, Crime and Justice 3.03 (2020): 58-67.
Rohmad, Jony Fauzur, Sjaifurrachman Sjaifurrachman, and Slamet Suhartono, "Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka." ADIL: Jurnal Hukum 12. no. 2 (2021). https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2110
Setiyawan, Radius, Samsul Arifin, and Lukman Hakim, "Aksi Pegiat Anti-Korupsi di Sosial Media Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." DIVERSI: Jurnal Hukum 8. No. 2 (2022): 333-357. https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3369
Sihombing, Lasmin Alfies. "Juridical Review Regarding the Reversement of the Burden of Proof Towards the Crime of Corruption in the Indonesian Criminal Law System." Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum 14.01 (2023): 27-33.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke 3. Jakarta: UI Press, 2014.
Soekanto, Soerjono and Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Setiawan, Eddy, Eni Dasuki Suhardini, and Dani Durahman. "LEGAL PROTECTION FOR PREFERRED CREDITORS FOLLOWING THE CANCELLATION OF MORTGAGE RIGHTS BY COURT DECISION UNDER INDONESIAN LAW." JURNAL ILMIAH ADVOKASI 13.2 (2025): 636-648.
Sulaeman, Aep, et al. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MELALUI PASAR MODAL DIGITAL." Jurnal Realitas Hukum 1.2 (2025): 118-136.
Suhardini, Eni Dasuki, Rachmat Suharno, and Reynald Sandi Owen. "Legal Aspects of the Capital Market Position and Benefits in Indonesia: A Comparative Study." SASI 31.2 (2025): 159-171.
Susanti, Rini Ayu, Yeti Kurniati, and Dani Durahman. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terkait Penjualan Rokok kepada Anak dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Anak." Innovative: Journal Of Social Science Research 5.3 (2025): 2140-2156.
Tiofilus, Tiofilus, “Responsivitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Penelitian Deskriptif di Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)”. Disertasi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, 2023.
Tsabitah, Jilan Salma, Alfies Sihombing, and Yeni Nuraeni. "Ancaman pidana terhadap kebebasan berpendapat sebagai pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 10.6 (2023): 1895-1918.
YETI, KURNIATI, et al. "INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014)." JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Учредители: Universitas Islam Nusantara 15.1 (2025): 85-95.
YETI, KURNIATI, et al. "INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014)." JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Учредители: Universitas Islam Nusantara 15.1 (2025): 85-95.
Yunus, Ahmad, and Moh Ali Hofi, "Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." HUKMY: Jurnal Hukum 1. no. 1 (2021): 35-54. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.35-54
Zulfikar, Riza, Diliya Mariam Rinzani, and Fitria Agung Nursyahda. "Resolution of Disputes on the Use of Regional Government Property Land Managed by Individuals in the Community Linked to Principles of Justice." KnE Social Sciences (2024): 273-287.
Zulfikar, Riza, and Hasan Basri. "Analisis Pemalsuan Akta Jual Beli Saham Oleh Notaris." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 23.2 (2024): 1-15.
Zulfikar, Riza. "FORMS OF LEGAL SETTLEMENT OF AGRARIAN CONFLICT IN INDONESIA." Russian Law Journal 11.6 (2023): 138-145.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
