Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia: Analisis Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020
Keywords:
Sengketa Tanah, Peraturan Kepala BPN, Penyelesaian Konflik, Hukum PertanahanAbstract
Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Konflik lahan sering kali muncul akibat perbedaan pandangan mengenai kepemilikan, penguasaan tanah, serta tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Artikel ini menganalisis peran Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 dalam menangani dan menyelesaikan sengketa tanah, dengan fokus pada pelanggaran hukum yang dapat terjadi, seperti penguasaan tanah tanpa izin dan pembuatan dokumen palsu. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang menggabungkan analisis yuridis-normatif dan deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan fakta-fakta dan hubungan antarfenomena yang terkait dengan sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan dokumen yang jelas dan proses penanganan yang transparan sangat penting untuk mencapai keadilan. Selain itu, disarankan agar masyarakat lebih memahami peraturan pertanahan dan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik tanah dapat diminimalisir, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya tanah dapat terwujud, sehingga menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi di masyarakat.
Downloads
References
Arizki, Lalu Muhammad Wira, Arief Rahman, and M. Yazid Fathoni. "Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi." Private Law 3. no. 2 (2023): 489-500. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2612
Basani, Christin Septina, Deni Saptana, and Eni Dasuki Suhardini. "Kecakapan Pihak yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online dan Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban atas Barang yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Journal of Contemporary Law Studies 2.3 (2025): 185-194.
Dewi, Nabila Nastiti, and Herma Setiasih. "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 21 TAHUN 2020:(Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya)." DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum) (2024): 67-86. https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.256
Fani, Ryan, and Riza Zulfikar. "RELEVANSI MEKANISME INDIRECT EVIDENCE DALAM MEMBUKTIKAN PELAKU KARTEL DIKORELASIKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 22.2 (2023): 9-18.
Fani, Ryan, and Riza Zulfikar. "PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN MEKANISME PRAPENUNTUTAN SESUAI HUKUM POSITIF DI NEGARA INDONESIA." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 22.1 (2023): 25-34.
Ichsan, Anas Putra, Yeti Kurniati, and Nugraha Pranadita. "Model Penegakan Hukum terhadap Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." Innovative: Journal Of Social Science Research 5.3 (2025): 660-671.
Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." Lex Privatum 6. no. 5 (2018). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369
Mangare, Sefni Sefti. "Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Peran BPN Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan." LEX ADMINISTRATUM 12. no. 5 (2024). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/57835
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.
Nuraeni, Yeni, and L. Alfies Sihombing. "Quo Vadis Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktik Perbudakan Modern: Catatan Keselarasan Dengan Instrumen Internasional." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 9.2 (2023): 336-373.
Nuraeni, Yeni, and Alfies Sihombing Sihombing. "The Malpractice Administration Procedure in the Vortex of Crime: An Indonesian Perspective and Its Comparison with Other Countries." JURNAL AKTA Учредители: Universitas Islam Sultan Agung 11.2 (2024): 482.
Purnomo, Hadi, and Tansah Rahmatullah. "CRIME OF MONEY LAUNDERING: MODE, CHALLENGES AND LAW ENFORCEMENT." Jurnal Multidisiplin Sahombu 3.02 (2023): 248-258.
Purnomo, Hadi, and M. Andre Yosua. "Progressive Police: Contextual Crime Handling Through Restorative Justice." Scholars International Journal of Law, Crime and Justice 3.03 (2020): 58-67.
Purnomo, Hadi. "Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia." Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains 13.03 (2023): 1109-1114.
Sadono, Awang Hardian. "Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan." Rampai Jurnal Hukum (RJH) 2. no. 1 (2023): 12-27. https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2255
Satory, A., Sihombing, L. A., Nuraeni, Y., & Mustaqim, M. (2020, May). Analysis of program implementation education of consumer protection in improving consumer empowerment index. In 4th Asian Education Symposium (AES 2019) (pp. 312-317). Atlantis Press.
Setiawan, Eddy, Eni Dasuki Suhardini, and Dani Durahman. "LEGAL PROTECTION FOR PREFERRED CREDITORS FOLLOWING THE CANCELLATION OF MORTGAGE RIGHTS BY COURT DECISION UNDER INDONESIAN LAW." JURNAL ILMIAH ADVOKASI 13.2 (2025): 636-648.
Sulaeman, Aep, et al. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MELALUI PASAR MODAL DIGITAL." Jurnal Realitas Hukum 1.2 (2025): 118-136.
Suhardini, Eni Dasuki, Rachmat Suharno, and Reynald Sandi Owen. "Legal Aspects of the Capital Market Position and Benefits in Indonesia: A Comparative Study." SASI 31.2 (2025): 159-171.
Susanti, Rini Ayu, Yeti Kurniati, and Dani Durahman. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terkait Penjualan Rokok kepada Anak dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Anak." Innovative: Journal Of Social Science Research 5.3 (2025): 2140-2156.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007
Temaluru, Hermanus Marang, and Benediktus Peter Lay. "Peran Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Boneana." Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa 1. no. 3 (2023): 292-307. https://doi.org/10.54066/jikma.v1i3.353
Tsabitah, Jilan Salma, Alfies Sihombing, and Yeni Nuraeni. "Ancaman pidana terhadap kebebasan berpendapat sebagai pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 10.6 (2023): 1895-1918.
Waluyo, B, Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Wardani, Widyarini Indriasti. "Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui PTSL." Jurnal Akta Notaris 3. no.1 (2024): 115-130. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1756
YETI, KURNIATI, et al. "INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014)." JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Учредители: Universitas Islam Nusantara 15.1 (2025): 85-95.
YETI, KURNIATI, et al. "INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014)." JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Учредители: Universitas Islam Nusantara 15.1 (2025): 85-95.
Zulfikar, Riza, Diliya Mariam Rinzani, and Fitria Agung Nursyahda. "Resolution of Disputes on the Use of Regional Government Property Land Managed by Individuals in the Community Linked to Principles of Justice." KnE Social Sciences (2024): 273-287.
Zulfikar, Riza, and Hasan Basri. "Analisis Pemalsuan Akta Jual Beli Saham Oleh Notaris." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 23.2 (2024): 1-15.
Zulfikar, Riza. "FORMS OF LEGAL SETTLEMENT OF AGRARIAN CONFLICT IN INDONESIA." Russian Law Journal 11.6 (2023): 138-145.
Zulfikar, Riza, Esty Oktavianty, and Hadi Purnomo. "REGISTRATION OF MONITORY RIGHTS IS BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/CHAIRMAN OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2020 CONCERNING ELECTRONIC INTEGRATED MONITORY RIGHTS SERVICES." Jurnal Multidisiplin Sahombu 3.02 (2023): 217-225.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
