Perlindungan Data Pribadi dalam Pemilihan Umum: Tanggung Jawab Hukum dan Strategi Penerapan

Abstract

Perlindungan data pribadi dalam pemilihan umum merupakan isu yang semakin penting di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan data pribadi dalam konteks pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi, masih terdapat celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tanpa mekanisme pertanggungjawaban pidana yang jelas. Kasus-kasus pelanggaran, seperti pemalsuan data pemilih, menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi antara kedua undang-undang, peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka, serta investasi dalam teknologi yang aman untuk pengelolaan data pemilih. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan data pribadi dalam pemilu dapat terjaga, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung secara adil dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum.