PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Keywords:
Employment, Legal Protection, Workers, Termination of EmploymentAbstract
Employment law regulates the relationship between workers and employers. The employment relationship occurs because of the employment agreement between the employer and the worker. The failure of the agreement resulting in the release of workers in the form of Termination of Employment, positioning workers as the more disadvantaged party, so that legal protection is needed for workers due to Termination of Work (PHK). The objectives of this study are: 1) to understand the legal protection of workers due to Termination of Employment (PHK) in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and 2) to find a mechanism for resolving disputes over Termination of Employment (PHK) between workers and companies. The research method uses a normative juridical research approach that examines and analyzes established labor law norms capable of providing legal protection for workers due to termination of employment (PHK).
The conclusion of the research provides an understanding that the legal protection of workers due to termination of employment in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is carried out by considering social, economic and legal aspects to provide legal certainty for workers and employers are required to comply with the rules given both warnings and sanctions. enforced to be implemented properly. The results of this study found that the settlement mechanism for termination of employment between workers and companies, in accordance with Law Number 13 of 2013 concerning Manpower, begins with Bipartite, if there is no agreement, it is continued with Tripartite in the form of mediation with the government represented by the City Manpower Office/ District, then if there is no agreement, proceed to the Industrial Relations Court for legal remedies in the employment relationship between the workers and employers.
Downloads
References
Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan). Penerbit PTIK, Jakarta, 2016.
Asri Wijayanti. 2014. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cetakan Ke 4. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
Firmansyah, Rian, and Eni Dasuki Suhardini. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 16.3 (2017): 183-196.
H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Cetakan Ke-2. PT. RajaGrafindo Persada (Divisi Buku Perguruan Tinggi), Jakarta, 2013.
H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma. Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia. Cetakan Kedua. Penerbit Prenada Mediagrup (Divisi Kencana), Jakarta, 2019.
I Wayan Agus Vijayantera, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Dampak Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Penutupan Perusahaan. Tesis Program Studi Magister Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2016.
Jimly Asshiddiqie. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
Koeshartono dan M. F. Shellyana Junaedi. Hubungan Industrial: Kajian Konsep & Permasalahan. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005.
Kurniati, Yeti. "Implications of the Job Creation Law for the Protection of Labor Rights in Indonesia." Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 20.1 (2021).
Kurniati, Yeti, and Deden Hadi Kushendar. "Controverion Of Covid 19 Vaccination from Legal Aspects." Indonesian Journal of Social Research (IJSR) 3.2 (2021): 92-104.
Kurniati, Yeti, Siti Anah Kunyati, and Wiwit Juliana Sari. "Fasilitasi Administrasi Akte Kelahiran Keluarga Pemulung di Kelurahan Kebon Pisang Kota Bandung." Jurnal Pengabdian Tri Bhakti 3.1 (2021): 41-46.
Kurniati, Yeti. "LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST TRADE THAT DOES NOT FOLLOW HALAL PRODUCTION." INFOKUM 10.5 (2022): 1477-1484.
Muhamad Sadi dan Sobandi. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Cetakan Kesatu. Penerbit Kencana, Jakarta, 2020.
Nuraeni, Yeni, and L. Alfies Sihombing. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal Hukum Positum 4.1 (2019): 84-97.
Purnomo, Hadi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana." Soumatera Law Review 3.2 (2020): 119-134.
Purnomo, Hadi, and M. Andre Yosua. "Progressive Police: Contextual Crime Handling Through Restorative Justice." Scholars International Journal of Law, Crime and Justice 3.03 (2020): 58-67.
Purnomo, Hadi, et al. "Analisis Broker Contract Kepengurusan Surat Izin Mengemudi dalam Islamic Framing (Studi Kasus Satpas Polres Demak)." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7.1 (2021): 412-424.
Purnomo, Hadi. "Legal Accountability of Police Members Affected by Criminal Cases." Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 20.2 (2021).
Rahmawati, Annisa, and Eni Dasuki Suhardini. "Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO)." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 18.1 (2019): 15-28.
Restu Edriyanda. Akibat Hukum Mediasi Tripartit Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Mengikutsertakan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, 2020.
Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Sayid Mohammad Rifqi Noval. Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan. Cetakan Kesatu. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
Satory, Agus, et al. "Analysis of program implementation education of consumer protection in improving consumer empowerment index." 4th Asian Education Symposium (AES 2019). Atlantis Press, 2020.
Sihombing, L. Alfies, and Yeni Nuraeni. "Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) 2.2 (2021): 18-38.
Sihombing, L. Alfies, and Yeni Nuraeni. "Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan." Jurnal Hukum Positum 4.2 (2019): 1-13.
Suhardini, Eni Dasuki. "Produk Impor Yang Tidak Memiliki Label Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 17.1 (2018): 47-58.
Suhardini, Eni Dasuki. "Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 di Kecamatan Lengkong." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 18.2 (2019): 139-152.
Suhardini, Eni Dasuki. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Saham Di Pasar Modal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 20.3 (2021): 12-18.
Suwarto, Hubungan Industrial dalam Praktek, Cetakan I, Penerbit Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta, 2003.
Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori dan Praktik. Edisi Ketiga. Murasi Kencana PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Zulfikar, Riza. "THE ROLE OF NOTARY IN BANKING CREDIT AGREEMENTS IN CASE OF DEBTORS WANPRESTASI." Jurnal Scientia 11.02 (2022): 889-896.
Zulfikar, Riza. "Kedudukan Anak Perempuan Yang Menerima Hibah Dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 20.5 (2021): 28-32.
Zulfikar, Riza. "Analisis Yuridis Mengenai Peran PPAT Dalam Pendaftaran Tanah." (2019).
Zulfikar, Riza. "Hari Agraria 24 September Merupakan Reformasi Hak Atas Tanah Juga Reformasi Hak Perempuan." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 16.2 (2017): 133-138.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh..
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Sumber Lainnya:
Ardiantha Putera Sembiring, Budiman Ginting, Agusmidah, dan Mahmul Siregar. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Alasan Mengundurkan Diri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/Pdt.Sus/2013). USU Law Journal, Vol. 3, No. 1, April 2015, hlm. 35-43.
Asri Wijayanti, Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia. Arena Hukum, Vol. 6, No. 3, Desember 2012, hlm. 155-226.
Fritje Rumimpunu. Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003). Vol. II, No. 2, Edisi Khusus, Januari-Maret 2014, hlm. 117-126.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
