PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN MEDIASI PENAL DALAM PERADILAN MILITER (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997)
Keywords:
Law Enforcement, Persecution Crime, Military Penal MediationAbstract
The prosecutor can return the case to the POM as investigator for penal mediation and POM as mediator. Settlement of criminal cases that occur can be resolved by two methods, namely penal and non-penal. One of the non-penal settlement is Penal Mediation. Penal mediation itself is born from the culture that exists in society so that the contents of the values are in accordance with the characteristics of the Indonesian Nation. However, the application of penal mediation does not yet have a strong juridical foundation.
The research method used is descriptive analytical approach method and normative juridical research specifications. Meanwhile, the data analysis used qualitative juridical methods.
Law Enforcement of the Offenses of Persecution by the Indonesian National Armed Forces Related to Penal Mediation in Military Courts (Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997) means that in the military there is no penal mediation. The auditor has the prerogative rights. Obstacles in Law Enforcement Crime of Persecution by TNI Associated with Penal Mediation in Military Courts (Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997) are internal factors, namely: prosecutors are hesitant to apply penal mediation, external factors, namely: the victim is not willing to undergo penal mediation.
Downloads
References
Al Araf, dkk, Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, Imparsial, Jakarta, 2017.
Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, BP UNDIP. Semarang, cetakan ke-3, 2011
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 2010
Daud Silalahi, Metode Penelitian Hukum, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2011
http://riskyes2.blogspotco.id/2020/27,perbedaan-pengadilan-sipil-dengan.html, diakses pada tanggal 27 Juli 2020
https://www.dilmil-semarang.go.id/tentang-kami/wewenang/diaksesdiakses tanggal 13 Oktober 2020
Firmansyah, Rian, and Eni Dasuki Suhardini. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 16.3 (2017): 183-196.
Kurniati, Yeti. "Implications of the Job Creation Law for the Protection of Labor Rights in Indonesia." Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 20.1 (2021).
Kurniati, Yeti, and Deden Hadi Kushendar. "Controverion Of Covid 19 Vaccination from Legal Aspects." Indonesian Journal of Social Research (IJSR) 3.2 (2021): 92-104.
Kurniati, Yeti, Siti Anah Kunyati, and Wiwit Juliana Sari. "Fasilitasi Administrasi Akte Kelahiran Keluarga Pemulung di Kelurahan Kebon Pisang Kota Bandung." Jurnal Pengabdian Tri Bhakti 3.1 (2021): 41-46.
Kurniati, Yeti. "LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST TRADE THAT DOES NOT FOLLOW HALAL PRODUCTION." INFOKUM 10.5 (2022): 1477-1484.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2017
Nasution Ajarotni, Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Restorative Justice, (Online), (http://ajarotninasution.blogspot.com/2013/09/perlindungan-hak-asasi-manusia-dan.html), diakses pada 25 Februari 2015.
Nuraeni, Yeni, and L. Alfies Sihombing. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal Hukum Positum 4.1 (2019): 84-97.
Purnomo, Hadi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana." Soumatera Law Review 3.2 (2020): 119-134.
Purnomo, Hadi, and M. Andre Yosua. "Progressive Police: Contextual Crime Handling Through Restorative Justice." Scholars International Journal of Law, Crime and Justice 3.03 (2020): 58-67.
Purnomo, Hadi, et al. "Analisis Broker Contract Kepengurusan Surat Izin Mengemudi dalam Islamic Framing (Studi Kasus Satpas Polres Demak)." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7.1 (2021): 412-424.
Purnomo, Hadi. "Legal Accountability of Police Members Affected by Criminal Cases." Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 20.2 (2021).
Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, Jakartam 2013
sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc/diakses tanggal 25 Juni 2020
Rahmawati, Annisa, and Eni Dasuki Suhardini. "Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO)." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 18.1 (2019): 15-28.
Satory, Agus, et al. "Analysis of program implementation education of consumer protection in improving consumer empowerment index." 4th Asian Education Symposium (AES 2019). Atlantis Press, 2020.
Sihombing, L. Alfies, and Yeni Nuraeni. "Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) 2.2 (2021): 18-38.
Sihombing, L. Alfies, and Yeni Nuraeni. "Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan." Jurnal Hukum Positum 4.2 (2019): 1-13.
Suhardini, Eni Dasuki. "Produk Impor Yang Tidak Memiliki Label Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 17.1 (2018): 47-58.
Suhardini, Eni Dasuki. "Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 di Kecamatan Lengkong." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 18.2 (2019): 139-152.
Suhardini, Eni Dasuki. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Saham Di Pasar Modal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 20.3 (2021): 12-18.
Suparmin, Model Polisi Pendamai dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR), BP UNDIP, Semarang, 2012
Zulfikar, Riza. "THE ROLE OF NOTARY IN BANKING CREDIT AGREEMENTS IN CASE OF DEBTORS WANPRESTASI." Jurnal Scientia 11.02 (2022): 889-896.
Zulfikar, Riza. "Kedudukan Anak Perempuan Yang Menerima Hibah Dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 20.5 (2021): 28-32.
Zulfikar, Riza. "Analisis Yuridis Mengenai Peran PPAT Dalam Pendaftaran Tanah." (2019).
Zulfikar, Riza. "Hari Agraria 24 September Merupakan Reformasi Hak Atas Tanah Juga Reformasi Hak Perempuan." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 16.2 (2017): 133-138.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
