PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN AJARAN PENYERTAAN
Keywords:
Restorative Justice, Sentencing System, TheftAbstract
Deeds made before a Notary against certain legal acts may be parties who are perpetrators of money laundering crimes who utilize the services of a Notary, this action is carried out by the perpetrator so that the money laundering transaction avoids legal entanglements due to the confidentiality of the position owned by the Notary. Notaries may be caught up in acts of inclusion in criminal acts, especially in corruption crimes that have characteristics in terms of subjects, objects and deeds and are carried out by people who have special skills or have the authority, opportunity or means that exist in them because of their position or position. The method used in this study is empirical juridical, which is research that seeks to connect the prevailing legal norms with the reality that exists in society. The research specifications used are descriptive analytical which is expected to be able to provide a detailed, systematic, and comprehensive picture of all related matters. The results showed that a new Notary can be held accountable if he has made a mistake or committed an act that violates laws and regulations. The imposition of criminal sanctions against notaries can be carried out as long as the restrictions as mentioned above are violated. Aspects of legal protection for Notaries related to the relationship between criminal law institutions are in connection with the right to deny Notaries that must be carried out and the presence of the Honorary Notary Assembly is an effort made by the government in providing a form of legal protection for notaries in carrying out their duties as general officials.
Downloads
References
Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
Adrian Sutedi, Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang, Alfabeta, Bandung, 2013
Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Adita Bakti, Bandung, 2008
Arief Barda Namawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
Chairul Huda, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada, Jakarta, 2006
Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja grafindo Persada, Depok, 2014,
E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum, Storia Grafika, Jakarta, 2001
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011
Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering, Jakarta: Gramata Publishing, 2010
Frans Maramis, Hukum Pidana Umumdan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris Cetakan ke 4, Erlangga, Jakarta, 2012
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008
_____, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
Hans Kelsen, General Theory Of Law and State,Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
Kurniati, Yeti, Siti Anah Kunyati, and Wiwit Juliana Sari. "Fasilitasi Administrasi Akte Kelahiran Keluarga Pemulung di Kelurahan Kebon Pisang Kota Bandung." Jurnal Pengabdian Tri Bhakti 3.1 (2021): 41-46.
Kurniati, Yeti. "Implications of the Job Creation Law for the Protection of Labor Rights in Indonesia." Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 20.1 (2021).
Kurniati, Yeti, and Deden Hadi Kushendar. "Controverion Of Covid 19 Vaccination from Legal Aspects." Indonesian Journal of Social Research (IJSR) 3.2 (2021): 92-104.
Kurniati, Yeti. "LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST TRADE THAT DOES NOT FOLLOW HALAL PRODUCTION." INFOKUM 10.5 (2022): 1477-1484.
Purnomo, Hadi, and M. Andre Yosua. "Progressive Police: Contextual Crime Handling Through Restorative Justice." Scholars International Journal of Law, Crime and Justice 3.03 (2020): 58-67.
Purnomo, Hadi. "Legal Accountability of Police Members Affected by Criminal Cases." Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 20.2 (2021).
Purnomo, Hadi. "Dissecting The Case Of Karen Agustiawan (Former President Director Of Pt. Pertamina) Through Analysis Of The Teaching Of Causality." Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi 1.01 (2022): 54-63.
Purnomo, Hadi. "Providing Legal Assistance For Defendants In Examination Of Criminal Cases In State Courts." Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia 1.02 (2023): 40-47.
Rahmawati, Annisa, and Eni Dasuki Suhardini. "Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO)." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 18.1 (2019): 15-28.
Sihombing, Lasmin Alfies. "Law Enforcement of Corporate Crime in Forest Fire in Indonesia." INFOKUM 10.5 (2022): 1472-1476.
Sihombing, L. Alfies, Yeni Nuraeni, and Wiwin Triyunarti. "Pertanggungjawaban Profesi Perawat Terhadap Keterlambatan Penanganan Pasien." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 8.2 (2022): 356-371.
Sihombing, Alfies, Yeni Nuraeni, and Agus Satory. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI INDONESIA." PALAR (Pakuan Law review) 8.3 (2022): 779-787.
Sihombing, Alfies, and Yeni Nuraeni. "Korban perkosaan ditinjau dari viktimologi dalam tindak pidana kejahatan perkosaan." Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) 3.2 (2022): 11-21.
Sulaeman, Aep, and Riza Zulfikar. "Aspek Legal Kemudahan Berinvestasi dalam Pra Feasibility Study Project The Dehegila Resort di Kabupaten Pulau Morotai." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 21.4 (2022): 20-32.
Suhardini, Eni Dasuki. "Produk Impor Yang Tidak Memiliki Label Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 17.1 (2018): 47-58.
Suhardini, Eni Dasuki. "Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 di Kecamatan Lengkong." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 18.2 (2019): 139-152.
Suhardini, Eni Dasuki. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Saham Di Pasar Modal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 20.3 (2021): 12-18.
Zulfikar, Riza. "Hari Agraria 24 September Merupakan Reformasi Hak Atas Tanah Juga Reformasi Hak Perempuan." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 16.2 (2017): 133-138.
Zulfikar, Riza. "Kedudukan Anak Perempuan Yang Menerima Hibah Dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 20.5 (2021): 28-32.
Zulfikar, Riza. "THE ROLE OF NOTARY IN BANKING CREDIT AGREEMENTS IN CASE OF DEBTORS WANPRESTASI." Jurnal Scientia 11.02 (2022): 889-896.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke IV.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi dan Lain-Lain:
Tian Terina dan Rendy Renaldi, “Problematika Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan”, Reportorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 8, Nomor 2, November 2019
Kartika Pakpahan, et.al, “Prinsip Notaris dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Prima, April, 2017
Nurmalawati, faktor penyebab terjadinya tindakan pencucian uang dan upaya pencegahannya, Jurnal Equality, Volume 11, Nomor 1, Universitas Sumatera Utar, Februari, 2006
Lumaria, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.1, 2015
Ira Quwaity Saragih, “Analisis Yuridis Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Terkait Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015
Mengenai Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, fakultas hukum, USU, 2016
Wawancara dengan Notaris di Kota Bandung, Muhammad Azhari pada tanggal 3 Agustus 2022, Pukul 14.11 WIB
Wawancara dengan Notaris di Kota Bandung Luly Ikodiandy, Pada 29 Juli 2022, Pukul 11:00 WIB
Wawancara Melalui Media Daring Zoom Meeting dengan Analis Transaksi Keuangan Bidang Hukum Ahli Muda PPATK, Andhesti Rarasati, pada tanggal 23 Juli 2022, Pukul 07.00 WIB
Detik, https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1842164/nazaruddin-borong-saham-garuda-ini-tanggapan-bapepam, 2015
Faiq Hidayat, “Kasus Pencucian Uang Nazarudin KPK Periksa Seorang Notaris”, https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencucian-uang-nazaruddin-kpk-periksa-seorang-notaris.html, 2014, diakses pada 11 Desember 2021, Pukul 13:23 WIB
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
