PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DARURAT KEPADA PASIEN YANG TIDAK KOMPETEN SECARA HUKUM

Abstract

Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran haruslah mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Permasalahan timbul ketika dokter dihadapkan pada kondisi dimana pasien datang dalam kondisi tidak sadar, mengancam nyawa, atau seorang pasien yang tidak kompeten secara hukum yang tidak didampingi oleh keluarganya. Dalam keadaan darurat, tindakan harus segera dilakukan walau tanpa adanya persetujuan tindakan medis atau informed consent, namun keluarga pasien sering mengajukan tuntutan hukum, atas dasar dokter itu melakukan tindakan medis tanpa adanya informed consent. Kurangnya perlindungan hukum tentunya membawa permasalahan bagi dokter untuk dapat segera bertindak. Analisis deskriptif tersebut diangkat dalam penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil menyimpulkan bahwa Informed consent merupakan hal yang mutlak ada dalam perjanjian terapeutik dokter pasien, namun dalam gawat darurat, tidaklah diperlukan adanya informed consent, sesuai dengan Pasal 51 UU Praktik Kedokteran, Pasal 32 UU Kesehatan, dan Pasal 4 Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Maka, tidak didapatkan adanya pelanggaran hukum oleh dokter yang melakukan tindakan medis darurat dan memperoleh perlindungan hukum selama dia bekerja sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Akan tetapi masih kurangnya bentuk konkret perlindungan hukum dan tidak adanya pasal yang mengatur tentang ancaman pidana pada UU Praktik Kedokteran, menyebabkan hingga saat ini masih digunakan pasal dalam KUHPidana untuk menjerat tenaga medis.