Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Melewati Batas Usia

Ira Irawati

Authors

Ira Irawati Universitas Langlangbuana Author

Keywords:

Anak, Usia, Peradilan Anak, Pemidanaan, Lembaga Permasyarakatan

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Penentuan batas usia anak yang dapat diperkarakan ke persidangan anak itu tidak sama. Dengan adanya perbedaan batas usia dari perundang-undangan ini diharapkan hakim menjadikannya bahan pertimbangan penjatuhan pidananya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan studi kepustakaan dan penelitan lapangan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian, terjadinya pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dari KUHP menuju Undang - Undang Pengadilan Anak, lalu kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ide-ide pergeseran tersebut meliputi ide secara filosofis, yuridis, dan ide historis. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP masih terdapat kekurangan. Pada saat anak melakukan tindak pidana pada saat usia masih tergolong anak, akan tetapi diputuskan ketika anak tersebut memasuki usia dewasa. Sehingga anak tersebut diadili tetap dengan prosedur hukum acara peradilan pidana anak. Namun pada saat pelaksanaan eksekusi putusan pemidanaan menjadi kendala harus dilakukan pembinaan di lapas pemasyarakatan pemuda atau Remaja namun masih nanyak Kabupaten atau Kota yang belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan Remaja/Pemuda sehingga perlu adanya aturan baru atau Undang-undang yang menegaskan ketika anak melewati batas usia dewasa pada saat putusan di Pengadilan ditempatkan dimana. Apabila anak tidak dipindahkan dari lembaga khusus anak, anak tersebut mulai memasuki usia dewasa, sehingga menimbulkan masalah di lembaga permasyarakatan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achmad, Ruben. "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang." Simbur Cahaya 27, (2005): 24.

Budiman, Triyadi Rizki, and Hadi Purnomo. "Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System." International Journal of Asia Pasific Collaboration 1.4 (2023): 1-5.Achmad, Ruben. "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang." Simbur Cahaya 27, (2005): 24.

Budiman, Triyadi Rizki, and Hadi Purnomo. "Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System." International Journal of Asia Pasific Collaboration 1.4 (2023): 1-5.

Durahman, Dani, et al. "The problems of political parties and elections draw the character of pancasila legislative members." International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022). Atlantis Press, 2023.

Durahman, Dani, Eni Dasuki Suhardini, and Dini Ramdania. Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum. PT. RajaGrafindo Persada, 2023.

Faisal, Ryan, Yeti Kurniati, and R. A. S. Hernawati. "Application of the Police Code of Ethics in the Ferdy Sambo Case." Formosa J. Soc. Sci 2.4 (2023): 667-674.

Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 331-342.

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Hidayat, Bunadi. Pemidanaan Anak di Bawah Umur. Bandung: Alumni, 2010.

Kurniati, Yeti. "OBLIGATION TO PROVIDE FOOD SAFETY GUARANTEE BY BUSINESS PLAYERS TO CONSUMERS." Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum 14.01 (2023): 43-49.

Kurniati, Yeti. "Legal Protection For Illegal Indonesian Migrant Workers Victims Of Human Trafficking." Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains 13.02 (2023): 41-51.

Kurniati, Yeti. "DISKURSUS KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA ERA PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 22.1 (2023): 1-6.

Purnomo, Hadi, and Tansah Rahmatullah. "CRIME OF MONEY LAUNDERING: MODE, CHALLENGES AND LAW ENFORCEMENT." Jurnal Multidisiplin Sahombu 3.02 (2023): 248-258.

Purnomo, Hadi, and M. Andre Yosua. "Progressive Police: Contextual Crime Handling Through Restorative Justice." Scholars International Journal of Law, Crime and Justice 3.03 (2020): 58-67.

Purnomo, Hadi. "Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia." Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains 13.03 (2023): 1109-1114.

Ras, Hernawati, Dani Durahman, and Eni Dasuki Suhardini. "Exploring the Religious and Moral Foundations of Indonesia's Legal Development." J. Legal Ethical & Regul. Isses 27 (2023): 1.

Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, 27 September 1996.

Sambas, Nandang dan Mahmud, Ade. Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP. Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.

Sihombing, Lasmin Alfies. "JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S DECISIONS IN THE CRIME OF THREATENING AND FRIGHTENING ADDRESSED PERSONALLY." Jurnal Multidisiplin Sahombu 3.01 (2023): 153-158.

Sihombing, Lasmin Alfies. "Juridical Review Regarding the Reversement of the Burden of Proof Towards the Crime of Corruption in the Indonesian Criminal Law System." Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum 14.01 (2023): 27-33.

Sihombing, Lasmin Alfies. "Law Enforcement of Corporate Crime in Forest Fire in Indonesia." INFOKUM 10.5 (2022): 1472-1476.

Suhardini, Eni Dasuki. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Saham Di Pasar Modal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 20.3 (2021): 12-18.

Soepeno, Hadi. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. Cet.2, 2004.

Zulfikar, Riza. "FORMS OF LEGAL SETTLEMENT OF AGRARIAN CONFLICT IN INDONESIA." Russian Law Journal 11.6 (2023): 138-145.

Zulfikar, Riza, Esty Oktavianty, and Hadi Purnomo. "REGISTRATION OF MONITORY RIGHTS IS BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/CHAIRMAN OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2020 CONCERNING ELECTRONIC INTEGRATED MONITORY RIGHTS SERVICES." Jurnal Multidisiplin Sahombu 3.02 (2023): 217-225.

Zulfikar, Riza. "LAND ASSET DISPUTE SETTLEMENT SCHEME LINKED TO THE PRINCIPLE OF JUSTICE." Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum 14.01 (2023): 85-91.

Zulfikar, Riza, and Hadi Purnomo. "Claim For Compensation For Land In Court Ruling Number 53/Pdt. G/2019/Pn. Cjr Based On Principal Agrarian Law." Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi 2.1 (2023): 74-82.

Zulfikar, Riza, Novi Prisela Putri, and Hadi Purnomo. "Settlement Of Defaults In Restructuring Efforts In Credit Agreements At Bank Pasar Rembang (Case Study Decision Number: 7/Pdt. G/2021/Pn. Rbg)." Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik 1.02 (2023): 62-71.