PENEGAKKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PADA AKTIVITAS TELEMEDICINE

Abstract

Telemedicine mempunyai beberapa keunggulan, seperti efektif memangkas alur birokrasi serta menjamin hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan akurat, namun kebocoran data/ informasi menjadi efek samping negatif. Pembiaran terhadapnya akan mengancam keberlanjutan Telemedicine itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi di internet ketika terjadi pencurian data pada aktivitas telemedicine Indonesia dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Asas Kepastian Hukum serta sejauh mana efektifitas sanksi atas pencurian data pribadi dalam praktek telemedicine berdasarkan undang-undang positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dan kepustakaan atau penelitian hukum dari beragam perspektif dengan bahan hukum hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis ini didasarkan atas metode deskriptif dalam mengumpulkan data dan menghubungkan permasalahan dan contoh kasus dengan analisis berdasarkan teori hukum yang disusun sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam konteks perlindungan privasi atas data pribadi pasien belum sepenuhnya terjamin karena belum pahamnya masyarakat Indonesia akan haknya dan belum merata pemahaman baik pihak pemerintah akan pentingnya perlindungan data pribadi pasien sehingga diperlukan pengaturan yang khusus tentang perlindungan data pribadi pasien dalam program telehealth walaupun telah diatur di dalam beberapa undang-undang.