PENAHANAN IBU HAMIL YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT DI KAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Keywords:
Perlindungan Hukum, Hak Hukum, Kepastian HukumAbstract
Salah satu aturan hukum yang dibuat untuk menjaga ketentraman masyarakat dari pelanggaran kaidah hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana dapat menjaga ketentraman masyarakat, karena Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan aturan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar - dasar dan aturan-aturan. Kemudian terkait dengan proses peradilan dalam hukum acara pidana terbagi dalam beberapa tahap, yaitu: tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang pengadilan, dan tahap pelaksanaan pidana. Tahapan proses peradilan ini dilaksanakan oleh jajaran instansi penegak hukum dan segenap pihak yang terkait dalam suatu proses pidana untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu pelanggaran pidana. Penelitian ini membahas tentang penahanan terhadap Ibu hamil yang dilakukan oleh Polda Jabar, untuk kepentingan penyidikan dengan berbagai hal atas pertimbangan, akhirnya Ibu hamil tersebut ditahan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini adalah, Apakah penahanan terhadap Ibu yang sedang hamil, yang dilakukan oleh Penyidik bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Anak? Bagaimanakah Kepastian Hukum terhadap Anak yang dikandung.? Penelitian Tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif dan komparatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas - asas atau dogma dengan mulai menganalisis terhadap isi ketentuan peraturan perundangan dan perbandingan kasus yang sama. Dengan tehnik pengumpulan data Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan, yang diolah secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian, didapat sebuah temuan bahwa: Penahanan terhadap Ibu hamil yang dilakukan Penyidik sudah benar sesuai kewenangan yang di atur dalam KUHAP akan tetapi apabila dikaitkan dengan Undang undang Perlindungan Anak, terhadap anak yang berada dalam kandungan telah mempunyai Hak Hukum yang perlu dilindungi sehingga proses hukum tidak sesuai sebagaimana mestinya karena tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung.
Downloads
References
Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.
Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo), 1993.
Azis, Farid Nur, and Hadi Purnomo. "Analisis Hubungan Sebab-Akibat Dalam Kasus Jessica Wongso Dari Perspektif Hukum Kausalitas." Jurnal Ilmu Kepolisian 18.1 (2024).
Budiman, Triyadi Rizki, and Hadi Purnomo. "Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System." International Journal of Asia Pasific Collaboration 1.4 (2023): 1-5.
Durahman, Dani, et al. "The problems of political parties and elections draw the character of pancasila legislative members." International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022). Atlantis Press, 2023.
Durahman, Dani, Eni Dasuki Suhardini, and Dini Ramdania. Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum. PT. RajaGrafindo Persada, 2023.
Donald Black. Sociological Justice. United Kingdom: Oxford University Press, 1989.
Faisal, Ryan, Yeti Kurniati, and R. A. S. Hernawati. "Application of the Police Code of Ethics in the Ferdy Sambo Case." Formosa J. Soc. Sci 2.4 (2023): 667-674.
Fernando Manulang. legisme, legalitas dan kepastian hukum. Terbitan: Kencana, 2017.
Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Kurniati, Yeti. "OBLIGATION TO PROVIDE FOOD SAFETY GUARANTEE BY BUSINESS PLAYERS TO CONSUMERS." Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum 14.01 (2023): 43-49.
Kurniati, Yeti. "Legal Protection For Illegal Indonesian Migrant Workers Victims Of Human Trafficking." Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains 13.02 (2023): 41-51.
Kurniati, Yeti. "DISKURSUS KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA ERA PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 22.1 (2023): 1-6.
Koeswadji. Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
LM Gandhi Lapian. Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender. Jakarta: Penerbit Yayaan Pustaka Obor, 2012.
Maidin Gultom. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2012.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
Prakoso dan Nurwachid. Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
Purnomo, Hadi. "Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia." Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains 13.03 (2023): 1109-1114.
Purnomo, Hadi. "Legal Accountability of Police Members Affected by Criminal Cases." Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 20.2 (2021).
Ras, Hernawati, Dani Durahman, and Eni Dasuki Suhardini. "Exploring the Religious and Moral Foundations of Indonesia's Legal Development." J. Legal Ethical & Regul. Isses 27 (2023): 1.
Roeslan Saleh. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
Romli Atmasasmita. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju, 1995.
Romli Atmasasmita. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni, 1982.
Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
Sholehuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Sidharta. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan. Bandung: Alumni, 2006.
Sihombing, Alfies, and Yeni Nuraeni. "Korban perkosaan ditinjau dari viktimologi dalam tindak pidana kejahatan perkosaan." Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) 3.2 (2022): 11-21.
Sihombing, L. Alfies, and Yeni Nuraeni. "Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) 2.2 (2021): 18-38.
Sihombing, L. Alfies, and Yeni Nuraeni. "Norms and Ethics in Criminal Justice: Assessing Contemporary Legal Policy." Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains 13.03 (2023): 1088-1099.
Soerjono Soekanto. Pengantar Peneltian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Sudikno Mertokusumo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
Suhardini, Eni Dasuki. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Saham Di Pasar Modal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 20.3 (2021): 12-18.
Sulistiowati Irianto, (Ed). Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Penerbit Obor, 2008.
Teguh Prasetyo. Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1985.
Yesmil Anwar & Adang. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
Zulfikar, Riza. "FORMS OF LEGAL SETTLEMENT OF AGRARIAN CONFLICT IN INDONESIA." Russian Law Journal 11.6 (2023): 138-145.
Zulfikar, Riza, Esty Oktavianty, and Hadi Purnomo. "REGISTRATION OF MONITORY RIGHTS IS BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/CHAIRMAN OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2020 CONCERNING ELECTRONIC INTEGRATED MONITORY RIGHTS SERVICES." Jurnal Multidisiplin Sahombu 3.02 (2023): 217-225.
Zulfikar, Riza. "LAND ASSET DISPUTE SETTLEMENT SCHEME LINKED TO THE PRINCIPLE OF JUSTICE." Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum 14.01 (2023): 85-91.
Zulfikar, Riza, and Hadi Purnomo. "Claim For Compensation For Land In Court Ruling Number 53/Pdt. G/2019/Pn. Cjr Based On Principal Agrarian Law." Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi 2.1 (2023): 74-82.
Zulfikar, Riza, Novi Prisela Putri, and Hadi Purnomo. "Settlement Of Defaults In Restructuring Efforts In Credit Agreements At Bank Pasar Rembang (Case Study Decision Number: 7/Pdt. G/2021/Pn. Rbg)." Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik 1.02 (2023): 62-71.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
