SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP HAK IMUNITAS PROFESI ADVOKAT
Keywords:
Pemidanaan, Imunitas, AdvokatAbstract
Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia, yang mengandung makna bahwa perwujudan kepastian hukum dan keadilan tanpa adanya diskriminasi. Sejalan dengan hal tersebut didalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan client dalam sidang pengadilan”. Persoalan yang muncul pada tataran realitasnya, bahwa adanya perbedaan perlakuan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh advokat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan deskriptif analisis, serta merupakan sebuah penelitian yang bersifat studi kasus, dengan membandingkan dua kasus hukum yang dihadapi oleh dua advokat dengan dua keputusan yang berbeda. Adapun permasalahan didalam penelitian ini, yaitu: a) Bagaimanakah terjadinya disparitas dalam penerapan hak imunitas terhadap profesi advokat dalam tataran proses pemidanaan? b) Bagaimanakah sistem pemidanaan yang ideal berkaitan dengan hak imunitas profesi advokat? Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, bahwa keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), pada dasarnya tetap mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Perbedaan perlakuan dalam keputusan 2 (dua) kasus tersebut, disebabkan 1 (satu) kasus yaitu yang melibatkan Yovie Megananda Santosa perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersangkutan bukan dalam konteks pembelaan terhadap client, sementara dalam kasus yang dilakukan oleh Alvin Lim, perbuatan yang dilakukan dalam rangka pembelaan terhadap client nya, dalam hal ini memberikan alamat kantor untuk mempermudah pencairan asuransi. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa advokat tidak dapat dipidana maupun diproses secara perdata sepanjang perbuatan yang dilakukan dalam konteks menjalankan profesinya sebagai advokat.
Downloads
References
Agus Salim. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Bandung: Penerbit Tiara Wacana, 2006.
Arif, Kamal. "Perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia." Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 5, no. 1. (2018): 23-42.
Azis, Farid Nur, and Hadi Purnomo. "Analisis Hubungan Sebab-Akibat Dalam Kasus Jessica Wongso Dari Perspektif Hukum Kausalitas." Jurnal Ilmu Kepolisian 18.1 (2024).
Cahyani, Fenny, et al. "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia." Jurnal Usm Law Review 4, no. 1. (2021): 146-160.
Darmajaya, Boyke, et al. "CARUT MARUT PENEGAKAN ILEGAL MINING DI INDONESIA." JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 7.2 (2025): 255-264.
Donny Donardono. Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) 2007.
Hernanto Tjoetjoe Sandjaja. Dewan Advokat Nasional: Single Regulator Organisasi Advokat Indonesia. Bekaso: Press-Grafindo, 2002.
Kurniati, Yeti, et al. Application of Corporate Crime Sanctions in Pornography Crimes (Study of the Porn Film Industry and Trade). International Journal of Scientific Research and Management, 2024.
Leksono, Sony Cipto, Yeti Kurniati, and Edy Santoso. "ENFORCEMENT OF BARGAINING LAWS VEBALLY AGAINST CHILD OFFENDERS." International Journal of Asia Pasific Collaboration 2.3 (2024).
Mambaya, Marthinus. "Hermeneutika Hukum (Sebuah Alternatif Penemuan Hukum Bagi Hakim)." Jurnal Hukum 17.
Nuraeni, Yeni, and Alfies Sihombing Sihombing. "The Malpractice Administration Procedure in the Vortex of Crime: An Indonesian Perspective and Its Comparison with Other Countries." JURNAL AKTA Учредители: Universitas Islam Sultan Agung 11.2 (2024): 482.
Purnomo, Hadi, and Tansah Rahmatullah. "CRIME OF MONEY LAUNDERING: MODE, CHALLENGES AND LAW ENFORCEMENT." Jurnal Multidisiplin Sahombu 3.02 (2023): 248-258.
Nuraeni, Yeni, and L. Alfies Sihombing. "Quo Vadis Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktik Perbudakan Modern: Catatan Keselarasan Dengan Instrumen Internasional." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 9.2 (2023): 336-373.
Purnomo, Hadi, and M. Andre Yosua. "Progressive Police: Contextual Crime Handling Through Restorative Justice." Scholars International Journal of Law, Crime and Justice 3.03 (2020): 58-67.
Purnomo, Hadi. "Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia." Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains 13.03 (2023): 1109-1114.
Satory, Agus, et al. "Analysis of program implementation education of consumer protection in improving consumer empowerment index." 4th Asian Education Symposium (AES 2019). Atlantis Press, 2020.
Sihombing, Alfies, and Yeni Nuraeni. "Korban perkosaan ditinjau dari viktimologi dalam tindak pidana kejahatan perkosaan." Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) 3.2 (2022): 11-21.
Sihombing, Lasmin Alfies. "JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S DECISIONS IN THE CRIME OF THREATENING AND FRIGHTENING ADDRESSED PERSONALLY." Jurnal Multidisiplin Sahombu 3.01 (2023): 153-158.
Sihombing, Lasmin Alfies, Iwan Darmawan, and Yuyut Prayuti. "Social Media, Fake News, Information Manipulation and Democracy and The Challenges of Finding Legal Truth in The Post-Truth Era." Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 23.2 (2024): 1263-1277.
Suhardini, Eni Dasuki. "Independent Water Consumer Protection Ciapus Village Through Bandung Regency Government Supervision of Independent Water Management." Greenation International Journal of Law and Social Sciences 2.2 (2024): 69-77.
Suhardini, Eni Dasuki, and Dini Ramdania. "The Principle Freedom of Contract In Share Repurchase Agreement (Repo) Transactions In The Capital Market." Journal of Law, Politic and Humanities 4.5 (2024): 1823-1835.
Suhardini, Eni Dasuki, et al. "Edukasi Aspek Hukum Layanan Kesehatan Diera Digital Terhadap Masyarakat Lanjut Usia di Kelurahan Sukamulya." Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.2 (2024): 207-216.
Suhardini, Eni Dasuki. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Saham Di Pasar Modal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 20.3 (2021): 12-18.
Sutarman, Nina Kurniasari, Imas Rosidawati Wiradirja, and Yeti Kurniati. "THE LEGAL POWER OF PARTY COURT RULINGS IN RESOLVING INTERNAL PARTY DISPUTES RELATING TO THE EXISTENCE OF CIVIL SUITS IN THE STATE COURTS." International Journal of Asia Pasific Collaboration 2.2 (2024): 1-6.
Tampi, Mariske Myeke, Jeffry Pri, and Priscilla Purnomoputri. "Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi." Law Review 18, no. 1. (2018): 90-110.
YETI, KURNIATI, SANTOSO EDY, and YOGAPARANATHA ANDRIAN. "PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PELANGGARAN PRAKTEK DISKRIMINASI USAHA." JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Учредители: Universitas Islam Nusantara 14.2 (2024): 49-66.
Zalukhu, Jupiter. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum (Obstruction of Justice) Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 684 K/Pid. Sus/2009). Diss. 2018.
Zulfikar, Riza. "FORMS OF LEGAL SETTLEMENT OF AGRARIAN CONFLICT IN INDONESIA." Russian Law Journal 11.6 (2023): 138-145.
Zulfikar, Riza, Esty Oktavianty, and Hadi Purnomo. "REGISTRATION OF MONITORY RIGHTS IS BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/CHAIRMAN OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2020 CONCERNING ELECTRONIC INTEGRATED MONITORY RIGHTS SERVICES." Jurnal Multidisiplin Sahombu 3.02 (2023): 217-225.
Zulfikar, Riza. "LAND ASSET DISPUTE SETTLEMENT SCHEME LINKED TO THE PRINCIPLE OF JUSTICE." Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum 14.01 (2023): 85-91.
Zulfikar, Riza, and Hadi Purnomo. "Claim For Compensation For Land In Court Ruling Number 53/Pdt. G/2019/Pn. Cjr Based On Principal Agrarian Law." Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi 2.1 (2023): 74-82.
Zulfikar, Riza, Novi Prisela Putri, and Hadi Purnomo. "Settlement Of Defaults In Restructuring Efforts In Credit Agreements At Bank Pasar Rembang (Case Study Decision Number: 7/Pdt. G/2021/Pn. Rbg)." Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik 1.02 (2023): 62-71.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.











