TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
Keywords:
Tindak Pidana, Penggelapan, PerpajakanAbstract
Abstrak ini membahas tentang tindak pidana penggelapan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dengan fokus pada kasus pemalsuan faktur pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan penegakan hukum terkait penggelapan pajak melalui dua putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, dimana dua putusan pengadilan dipilih sebagai objek penelitian untuk memberikan gambaran konkrit bagaimana penerapan hukum dalam kasus penggelapan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan faktur pajak merupakan salah satu modus operandi yang sering dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak, dan meskipun UU KUP telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesulitan dalam pembuktian dan pembuktian. penegakan hukum. konsisten. Analisis terhadap kedua putusan pengadilan tersebut menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan undang-undang tentang penghindaran pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusannya, seperti bukti-bukti yang diajukan, niat pelaku, dan dampak ekonomi dari kejahatan tersebut. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, namun diperlukan perbaikan pada aspek penegakan hukum dan koordinasi antar instansi terkait untuk mengurangi tindak pidana penggelapan pajak. Kajian ini memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghindaran pajak, khususnya yang melibatkan pemalsuan faktur pajak.
Downloads
References
Alm, J., Bloomquist, K., & McKee, M. "Taxpayer Compliance and Enforcement: An Overview of New Research." National Tax Journal 71, no. 4. (2018): 897-922.
Amri, Amri, and Wiwiek Prihandini. "Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif." Jurnal Akuntansi dan Pajak 20, no. 01. (2019): 1-10.
Damayanti, Nendy, Puspita Adhy Surya Ningsih, and Andi Ersandhi Ramadhan. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC." LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum 4, no. 1. (2022).
Dewangga, R. "Penggunaan Forensic Accounting dalam Mendeteksi Kasus Penggelapan Pajak." Jurnal Forensik dan Investigasi Akuntansi 5, no. 2. (2017): 89-104.
Fitri, S. "Pengalaman Negara Lain dalam Mengatasi Penggelapan Pajak: Suatu Tinjauan Perbandingan." Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 4. (2019): 320-335
Kurniati, Yeti, et al. Application of Corporate Crime Sanctions in Pornography Crimes (Study of the Porn Film Industry and Trade). International Journal of Scientific Research and Management, 2024.
Nuraeni, Yeni, and L. Alfies Sihombing. "Quo Vadis Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktik Perbudakan Modern: Catatan Keselarasan Dengan Instrumen Internasional." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 9.2 (2023): 336-373.
Nuraeni, Yeni, and Alfies Sihombing Sihombing. "The Malpractice Administration Procedure in the Vortex of Crime: An Indonesian Perspective and Its Comparison with Other Countries." JURNAL AKTA Учредители: Universitas Islam Sultan Agung 11.2 (2024): 482.
Plumlee, M., Rountree, B. R., & Wilson, R. "How Disclosure Quality and Enforcement Jointly Influence the Cost of Debt." Journal of Accounting Research 58, no. 4. (2020): 1035-1074.
Prakoso, B. S. Tindak Pidana Penggelapan Pajak dan Hukum Pidana Pajak di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
Pratama, F. "Pengaruh Kegunaan Praktis Teori Terhadap Optimalisasi Penegakan Hukum Perpajakan." Jurnal Hukum dan Keadilan 8, no. 2. (2019): 180-195
Purnomo, Hadi, and Tansah Rahmatullah. "CRIME OF MONEY LAUNDERING: MODE, CHALLENGES AND LAW ENFORCEMENT." Jurnal Multidisiplin Sahombu 3.02 (2023): 248-258.
Purnomo, Hadi, and M. Andre Yosua. "Progressive Police: Contextual Crime Handling Through Restorative Justice." Scholars International Journal of Law, Crime and Justice 3.03 (2020): 58-67.
Purnomo, Hadi, et al. "MEMBANGUN MODEL BUDAYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERBASIS ANTI KORUPSI:(Studi Kasus Polrestabes X)." Jurnal Hukum Lex Generalis 4.10 (2023).
Purnomo, Hadi. "Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia." Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains 13.03 (2023): 1109-1114.
Puspitasari, D. (2018). "Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Perpajakan terkait Tindak Pidana Penggelapan." Jurnal Hukum Pajak 12, no. 2. (2018): 120-135.
Raharjo, M. (2018). "Dampak Sanksi Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Analisis Kasus Penggelapan Pajak." Jurnal Hukum Bisnis 14, no. 2. (2018): 165-180.
Rahayu, E. P. Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pajak: Studi Kasus di Pengadilan Pajak. Malang: UB Press, 2016.
Rechenthin, M., & Reed, B. J."Compliance Gaps and Tax Evasion by the Wealthy: A Randomized Controlled Trial of Letter Interventions." Journal of Behavioral and Experimental Finance 21, (2019): 1-8.
Rohi, Glenn Merciano Eben, I. Nyoman Gede Sugiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan." Jurnal Analogi Hukum 4, no. 3. (2022): 226-231.
Satrio, S. Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Pajak: Tinjauan Hukum Prosesual Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2017.
Satory, Agus, et al. "Analysis of program implementation education of consumer protection in improving consumer empowerment index." 4th Asian Education Symposium (AES 2019). Atlantis Press, 2020.
Sihombing, L. A., Situmeang, S. M. T., & Nuraeni, Y. (2023). Connectivity in Criminal Procedure Law. INFOKUM, 11(05), 111-120.
Sihombing, Lasmin Alfies. "Law Enforcement of Corporate Crime in Forest Fire in Indonesia." INFOKUM 10.5 (2022): 1472-1476.
Sihombing, Lasmin Alfies, Iwan Darmawan, and Yuyut Prayuti. "Social Media, Fake News, Information Manipulation and Democracy and The Challenges of Finding Legal Truth in The Post-Truth Era." Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 23.2 (2024): 1263-1277.
Suhardini, Eni Dasuki. "Independent Water Consumer Protection Ciapus Village Through Bandung Regency Government Supervision of Independent Water Management." Greenation International Journal of Law and Social Sciences 2.2 (2024): 69-77.
Suhardini, Eni Dasuki, and Dini Ramdania. "The Principle Freedom of Contract In Share Repurchase Agreement (Repo) Transactions In The Capital Market." Journal of Law, Politic and Humanities 4.5 (2024): 1823-1835.
Suhardini, Eni Dasuki, et al. "Edukasi Aspek Hukum Layanan Kesehatan Diera Digital Terhadap Masyarakat Lanjut Usia di Kelurahan Sukamulya." Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.2 (2024): 207-216.
Suhardini, Eni Dasuki. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Saham Di Pasar Modal." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 20.3 (2021): 12-18.
Suhartono, H. Sistem Perpajakan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
Sulistyowati, E. Kerangka Regulasi Pajak dan Permasalahannya. Bandung: Alfabeta, 2019.
Sutarman, Nina Kurniasari, Imas Rosidawati Wiradirja, and Yeti Kurniati. "THE LEGAL POWER OF PARTY COURT RULINGS IN RESOLVING INTERNAL PARTY DISPUTES RELATING TO THE EXISTENCE OF CIVIL SUITS IN THE STATE COURTS." International Journal of Asia Pasific Collaboration 2.2 (2024): 1-6.
Wirawan, W. Teknologi Informasi dalam Penegakan Hukum Perpajakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
YETI, KURNIATI, SANTOSO EDY, and YOGAPARANATHA ANDRIAN. "PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PELANGGARAN PRAKTEK DISKRIMINASI USAHA." JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Учредители: Universitas Islam Nusantara 14.2 (2024): 49-66.
Zulfikar, Riza. "FORMS OF LEGAL SETTLEMENT OF AGRARIAN CONFLICT IN INDONESIA." Russian Law Journal 11.6 (2023): 138-145.
Zulfikar, Riza, Esty Oktavianty, and Hadi Purnomo. "REGISTRATION OF MONITORY RIGHTS IS BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/CHAIRMAN OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2020 CONCERNING ELECTRONIC INTEGRATED MONITORY RIGHTS SERVICES." Jurnal Multidisiplin Sahombu 3.02 (2023): 217-225.
Zulfikar, Riza. "LAND ASSET DISPUTE SETTLEMENT SCHEME LINKED TO THE PRINCIPLE OF JUSTICE." Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum 14.01 (2023): 85-91.
Zulfikar, Riza, and Hadi Purnomo. "Claim For Compensation For Land In Court Ruling Number 53/Pdt. G/2019/Pn. Cjr Based On Principal Agrarian Law." Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi 2.1 (2023): 74-82.
Zulfikar, Riza, Novi Prisela Putri, and Hadi Purnomo. "Settlement Of Defaults In Restructuring Efforts In Credit Agreements At Bank Pasar Rembang (Case Study Decision Number: 7/Pdt. G/2021/Pn. Rbg)." Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik 1.02 (2023): 62-71.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
